BPJS Ketenagakerjaan Bidik 6 Juta Peserta Tahun Ini

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan penambahan kepesertaan jaminan sebanyak 6 juta orang pada 2014. Jumlah ini akan meningkat hingga 7 juta orang pada tahun depan.

Kepala Biro SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latif Algaff menjelaskan, jumlah angkatan kerja Indonesia saat ini mencapai 118,2 juta orang. Namun data per Desember 2013, tenaga kerja yang aktif pada Jamsostek (sebelum berganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan) hanya mencapai 12 juta orang. Sedang yang belum atau non aktif dalam Jamsostek sebesar 23,6 juta orang.

"Dari jumlah itu berarti hanya 10% pekerja di Indonesia dilindungi Jamsostek," ujarnya saat menjadi pembicara pada workshop' Keberlangsungan BPJS Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja' di Bandung, Jawa Barat, seperti ditulis Jumat (21/2/2014).‬

Sementara itu, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS ketenagakerjaan Junaedi mengatakan, masih rendahnya kepesertaan pekerja lantaran distribusi informasi yang masih lemah. BPJS ketenagakerjaan hanya memiliki 121 kantor cabang dan mayoritas hanya berada di daerah industri.

"Di daerah lain kami tidak dikenal, mereka hanya dengar di TV dan radio, sehingga tidak bisa mengakses kanal distribusi," jelasnya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menargetkan mengelola jaminan sosial sampai Rp 200 triliun pada 2014. Angka itu berasal 17 juta kepersertaan. Namun untuk dapat merealisasikan hal tersebut, badan ini akan terus melakukan sosialisasi soal manfaat kepesertaan dan resiko kecelakaan kerja yang dihadapi.

"Di pelosok itu, mereka belum berpikir kebutuhan jaminan. Belum sadar bagaimana cara untuk meminimalisir resiko yang terjadi, penyadaran masyarakat akan resiko belum terjadi," tandasnya. 

Read More

Sebanyak 344 rumah sakit se Jawa Timur siap menyambut BPJS

Sebanyak 344 rumah sakit se-Jawa Timur siap menyambut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang resmi beroperasi 1 Januari 2014.

"Untuk itu, sejak saat ini ratusan rumah sakit di provinsi ini telah menyatakan kesiapan mereka guna melayani masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bahkan, tanpa terkecuali," kata Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Cabang Jawa Timur, Dodo Anondo, di Surabaya, Senin.

Kesiapan tersebut, ungkap dia, meliputi ketersediaan sumber daya manusia (SDM), layanan, hingga peralatan yang disesuaikan dengan tingkatan di masing-masing rumah sakit, katanya ditemui pada Sosialisasi PT Askes (Persero) Menuju Penyelenggaraan Jaminan Keseharan kepada Media Jatim.

"Mulai sekarang kami harap tidak ada lagi anggapan negatif masyarakat bahwa hanya orang mampu atau kaya yang bisa berobat di rumah sakit. Orang tidak mampu juga berhak mendapat layanan kesehatan di rumah sakit," ujarnya.

Meski begitu, jelas dia, saat ini hal paling utama yang harus dilakukan adalah sosialisasi. Khususnya kepada media massa di Indonesia walaupun mayoritas dari mereka justru menilai pelaksanaan sosialisasi ini terlambat.

"Keterlambatan itu bukan masalah bagi kami, karena layanan rumah sakit di Jatim sudah baik. Kamipun siap melayani masyarakat kurang mampu yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di mana kini jumlahnya mencapai 14 juta orang di Jatim," katanya.

Mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan, Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya, Kohar, membenarkan, sasaran program jaminan sosial itu adalah seluruh penduduk di Indonesia baik di lingkungan TNI, Polri, maupun kalangan menengah bawah.

"Mereka dan orang asing yang tinggal serta bekerja di Indonesia minimal enam bulan wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan," katanya.

Pada kesempatan sama, Kepala Divisi Regional VII PT Askes (Persero) Jawa Timur, Kisworowati, menjamin, bahwa peserta BPJS Kesehatan tidak akan ditolak oleh rumah sakit. Sesuai UU No. 24 Tahun 2011 maka pada 1 Januari tahun 2014 PT Askes (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.

"Walau kartu BPJS Kesehatan akan terbit secara bertahap, awal tahun depan masyarakat yang selama ini menggunakan Jamkesmas hingga TNI/ Polri tetap bisa memakai KTA-nya untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit," katanya.

Khusus masyarakat umum yang ingin menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan, saran dia, mereka dapat mendaftar ke seluruh kantor cabang Askes yang menyebar di 10 titik Jatim. Contoh di Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Pamekasan, dan Mojokerto.

"Calon peserta BPJS Kesehatan cukup membawa KTP, KK, dan struk pembayaran pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Untuk premi, mereka bisa menyesuaikan kemampuan ekonominya dengan fasilitas rawat inap yang diharapkan," katanya.

Read More